Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 6. Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat / Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Instansi Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang…
Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 4. Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan yang mendasari Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. sebagai contoh kebijakan tersebut akan mengatur tata cara pembangunan aplikasi seperti SDLC, Waterfall, Agile, dll. Kebijakan internal…
Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
INDIKATOR 5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Indikator 5 terkait dengan Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan…
Kebijakan Internal Manajemen Data
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 3. Kebijakan Internal Manajemen Data Manajemen data adalah proses pengelolaan data yang mencakup semua kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi / analisis. Ruang lingkup manajemen data : Manajemen arsitektur data : proses mendefinisikan kebutuhan – kebutuhan data,…
Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
DOMAIN 1 – ASPEK 1 – INDIKATOR 2. Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit…
Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
DOMAIN 1. Kebijakan Internal SPBE – ASPEK 1. KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE – Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat…
Kolaborasi Penerapan SPBE
DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE. ASPEK 4 – Penyelenggara SPBE – Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi KLD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha dan masyarakat. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk…
Tim Koordinasi SPBE
DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE. ASPEK 4 – Penyelenggara SPBE – Indikator 19 : Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untukmengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan…
Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah
DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE. ASPEK 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi – Indikator 18 : Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam…
Layanan Pusat Data
DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE – ASPEK 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi – Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan Pusat Data…